Pemkot Batu Wajib Lindungi 634 Hektare Lahan Sawah Dilindungi

IMG 20210322 WA0030
Lahan hijau di Kota Batu. (asi)

Kota Batu – Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2022-2042, Pemerintah Kota Batu memiliki kewajiban melindungi 634 hektare Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Ketentuan itu mengacu pada keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 1589/Sk-Hk 02.01/XII/2021.

Bacaan Lainnya

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Batu, Mokhammad Forkan mengatakan Pemkot Batu mengusulkan 684,4 hektare LSD. Oleh kementerian direvisi menjadi 643 hektare.

“643 hektare itu dari hasil verifikasi faktual LSD yang dilakukan Kementerian ATR/BPN. LSD yang tidak dapat dipertahankan seluas 34,73 hektare terdapat bangunan di atas lahan tersebut,” ujarnya, Senin (24/10/2022).

Lahan pertanian di Kota Batu didominasi oleh pertanian hortikultura, lahan sawah jumlahnya jauh lebih sedikit.

“Lahan sawah banyak terdapat di Kecamatan Junrejo, sedangkan pertanian horikultura banyak berada di Kecamatan Bumiaji,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi mengingatkan agar Pemerintah Kota Batu betul-betul melaksanakan amanah regulasi LSD dengan maksimal. LSD dianggap sangat penting untuk mendukung daya ketahanan pangan.

“LSD merupakan upaya menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung ketahanan pangan dan menyelamatkan keberpihakan pemerintah pada sawah,” tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan agar tidak ada lahan LSD yang tiba-tiba beralih fungsi seperti pembangunan pariwisata atau perumahan. Ia meminta eksekutif tidak kecolongan atau tergoda dari pihak-pihak yang mencoba mengalih fungsikan lahan.

“Perda RTRW akhirnya telah disetujui setelah sempat terhenti selama tiga tahun sejak 2019. Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso banyak yang harus dilakukan penyesuaian, pembahasan lintas sektor dan revisi dalam menyusun RTRW tersebut,” bebernya.

Ia menjelaskan penyesuaian dilakukan selama tiga kali hingga mendapatkan persetujuan oleh Menteri ATR/Kepala BPN. Penyesuaian tiga kali tersebut dikarenakan adanya bangunan baru seperti hotel-hotel atau banyaknya bangunan baru yang sudah terlanjur dibangun di Jalan Dieng atau Simpang Tiga Bendo.

“Sehingga hal tersebut harus dilakukan penyesuaian. Meskipun begitu untuk aturan berapa persen lahan hijau di tiap kecamatan harus tetap diikuti,” katanya.

Kemudian penyesuian kembali harus dilakukan karena adanya banjir bandang yang terjadi tahun 2021 lalu.

“Penyesuaian akibat banjir bandang perlu dilakukan agar tidak terjadi bencana serupa dan menjaga adanya alih fungsi lahan yang berdampak bencana,” tutupnya.

Nanti usai agenda persetujuan bersama antara eksekutif dengan DPRD Kota Batu terhadap Raperda RTRW Kota Batu Tahun 2022-2042, tahap selanjutnya sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, adalah penyampaian Raperda RTRW kepada Gubernur Jawa Timur. (asi)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *