Giliran Kepala BKAD Dipanggil dalam Pengembangan Kasus BPHTB dan PBB 2020

IMG 20220920 WA0030
Kasi Intel Kejari Kota Batu, Edi Sutomo. (Kejari Batu to batuhits.com).

Kota Batu – Pasca penetapan tersangka AFR dan J dalam kasus BPHTB dan PBB tahun 2020, penyidik Kejari Kota Batu terus melakukan pendalaman terkait kasus yang merugikan negara Rp 1,084 miliar.

Terbaru, salah satu pejabat dipanggil untuk dimintai keterangan yaitu M. Chori yang kala itu menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batu dan sekarang menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kota Batu pada Kamis, (22/9/2022).

Bacaan Lainnya

“Ya benar. Selain satu pejabat kita juga memanggil 4 saksi lain terdiri dari dua ASN Bapenda dan pihak swasta. Total ada 5 saksi,” ujar Kasi Intel Kejari Kota Batu, Edi Sutomo, Jumat (23/9/2022).

Pemeriksaan berlangsung selama kurang lebih 6 jam, mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Penyidik akan terus mendalami perkara tersebut dengan memanggil dan memeriksa saksi-saksi terkait perkara ini.

“Tujuan pemanggilan saksi-saksi guna memeriksa ulang untuk menguatkan bukti-bukti dugaan pidana korupsi pada kedua tersangka. Pengembangan sekaligus untuk mengetahui ada tidak potensi tersangka baru,” terangnya.

Perlu diketahui, dugaan kasus tindak pidana korupsi pajak daerah berupa penyelewengan pungutan BPHTB dan PBB tahun 2020 ini didalami Kejari Kota Batu sejak awal 2021 lalu. Kemudian perkara tersebut dinaikkan statusnya ke penyidikan pada pertengahan Januari 2022

Dalam kasus ini tersangka AFR dan J bersekongkol mengelabui pemungutan BPHTB serta PBB) tahun 2020. Penyidik meyakini telah terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 juncto pasal 18 UU nomor 31 tahun 2019 yang diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Pasalnya AFR yang menjabat sebagai Staf Analisa Pajak Bapenda Kota Batu serta mengendalikan pengoperasian sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP).

AFR mengubah kelas serta menurunkan nilai jual objek pajak (NJOP). Sehingga pemungutan jumlah BPHTB dan PBB yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak menjadi berkurang.

Penurunan itu dilakukan AFR setelah tersangka J selaku makelar tanah memberikan uang untuk mendapatkan keuntungan. AFR mengubah kelas objek pajak pada NJOP, membuat nomor objek pajak (NOP) baru serta mencetak SPPT-PBB tidak sesuai ketentuan.

Perbuatan yang dilakukan tersangka AFR melanggar ketentuan Perda Kota Batu nomor 7 tahun 2019 tentang pajak daerah dan Perwali Kota Batu nomor 54 tahun 2020 tentang tata cara pemungutan PBB. (asi)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *