Fraksi PKS DPRD Kota Batu Tegas Tolak Kenaikan Harga BBM

IMG 20220908 1109151662632896669
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto menunjukkan komitmennya menolak kenaikan harga BBM. (asi)

Kota Batu – Tidak hanya Fraksi PKS DPR RI saja yang menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), Fraksi PKS DPRD Kota Batu juga mengeluhkan hal tersebut.

Sebab kenaikan BBM secara otomatis menambah beban rakyat, terlebih sekarang masyarakat tengah berijabaku memulihkan ekonominya setelah pandemi Covid-19 mulai mereda.

Bacaan Lainnya

“Saya mewakili Fraksi PKS menolak karena beban masyarakat menjadi terlalu berat. Kenaikkan bbm ini artinya menambah beban rakyat apalagi pertumbuhan ekonomi belum pulih sepenuhnya efek dari pandemi Covid-19,” tegas Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto, Jumat (9/9/2022).

Apalagi banyak masyarakat Kota Batu yang pendapatannya di angka Upah Minimum Regional (UMR) dan bahkan dibawahnya. Belum lagi adanya regulasi tentang kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen.

“Jujur saja kami sangat mengkhawatirkan nasib masyarakat pra sejahtera yang butuh perhatian khusus. Karena dengan adanya kenaikan bbm akan memiliki dampak dengan peningkatan kemiskinan,” ujar Ludi kembali.

Oleh sebab itu, Ludi setidaknya mendorong agar Pemkot Batu agar ikut menyuarakan penolakan karena masyarakat pra sejahtera yang menjadi korban.

“Selain itu, juga ada treatment yang bisa dilakukan seperti adanya anggaran yang dialokasikan untuk masyarakat. Misalkan bebas pembiayaan BPJS kesehatan atau ketenagakerjaan agar efek kebijakan pusat bisa diminimalisir,” bebernya.

Disinggung terkait kebijakan pemerintah pusat yang mengajak masyarakat bersyukur karena harga BBM lebih tinggi di negara lain. Ludi menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak tepat karena di negara lain pemerintah sangat memperhatikan masyarakat baik fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya tidak seperti di Indonesia yang masyarakatnya harus berjuang sendiri.

“Bisa dilihat atau googling, saat ini tren minyak dunia sedang turun. Nah kalau semua subsidi dihapus maka kita menganut ekonomi liberal dan ekonomi pancasila yang otomatis mengingkari UUD pasal 33. Sedangkan bbm sendiri dihasilkan oleh bumi untuk masyarakat,” tutupnya. (asi)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.