Serapan Belanja Kota Batu Masih 37 Persen

104180035 599593257351243 1913998847230050282 n
(Ilustrasi)

Kota Batu – Serapan belanja APBD 2022 Kota Batu masih mencapai 37 persen atau Rp 432 miliar dari total anggaran belanja Rp 1,1 triliun.

Ada tiga OPD memiliki serapan paling rendah antara lain Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Tenaga Kerja.

Bacaan Lainnya

Secara rinci DPKP dari anggaran Rp 74,3 miliar masih terealisasi 6,9 persen atau Rp 5,1 miliar, DPUPR dari anggaran Rp 74,3 miliar terealisasi 18,6 persen atau Rp 13,8 miliar dan Dinas Tenaga Kerja dari anggaran Rp 2,9 miliar terealisasi 21,1 persen dari Rp 618,1 juta.

“Rendahnya serapan karena banyak pekerjaan besar dalam proses pengerjaan. Sehingga untuk pembayaran masih belum bisa dilakukan dan membuat serapan belanja masih besar. Artinya semua pekerjaan sudah naik lelang dan sedang dikerjakan oleh pihak rekanan,” tegas Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, Senin (5/9/2022).

Apalagi ada dua OPD dengan belanja besar seperti DPKP dan DPUPR yang memiliki program-program besar dan program prioritas. Contohnya DPKP tengah melakukan pembangunan Tempat Uji KIR senilai 4,5 miliar, SMPN 7 senilai Rp 5,9 miliar.

“Lalu ada DPUPR Kota Batu yang tengah melakukan peningkatan ruas jalan Klerek-Torongrejo Rp 2,6 miliar dan Pembangunan lanjutan Jalan Tembus Sisir-Pandanrejo senilai Rp 4 miliar,” bebernya.

Terpisah, Kepala DPUPR Kota Batu, Alfi Nurhidayat mengatakan kalau beberapa program prioritas tengah dikerjakan contohnya peningkatan ruas jalan Dusun Klerek-Torongrejo dianggarkan dari APBD Kota Batu 2022 dengan pagu Rp 2,6 miliar dan pembangunan jalan tembus Sisir-Pandarejo senilai Rp 4 miliar yang mulai dikerjakan.

Kemudian peningkatan ruas jalan Dusun Klerek – Torongrejo. Dalam APBD tahun 2022 ini DPUPR Kota Batu juga melakukan peningkatan Ruas Jalan Lesti – Sumberejo (Indragiri Gg. 17) senilai Rp 4 miliar dan Peningkatan Ruas Jalan Dadaprejo – Junrejo senilai Rp 2 miliar.

Menurutnya tidak sampai 100 persen serapan di OPD nya karena beberapa alasan. Salah satunya efisiensi anggaran dari sisa penawaran lelang.

“Kami optimis dari program prioritas di DPUPR bisa diselesaikan seluruhnya tahun ini sesuai instruksi Bu Wali. Dengan begitu serapan belanja bisa lebih dari 90 persen seperti tahun-tahun sebelumnya,” tutupnya. (asi)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.