Penerapan E-Parkir di Alun-alun Kota Batu Tertunda

IMG 20220903 WA0006
Tempat parkir di Alun-alun Kota Batu. (asi)

Kota Batu – Penerapan parkir elektronik di kawasan Alun-alun Kota Batu tampaknya belum bisa dilaksanakan pada tahun ini. Pasalnya, kebijakan terbaru menyebut bahwa kerjasama pemerintahan dengan pihak ketiga terkait pendapatan diinstruksikan melalui lelang.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu, Imam Suryono menjelaskan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk mengeksekusi program pencanangan parkir elektronik.

Bacaan Lainnya

“Aturannya masih ada di bagian hukum, saya menunggu regulasi dulu. Saya sudah sering menanyakan, katanya dalam beberapa ini selesai. Hari ini terus. Saya kan menunggu regulasi,” katanya, Sabtu (3/9/2022).

Padahal perencanaan penerapan parkir elektronik telah disusun sedemikian rupa sedari dini oleh Dinas Perhubungan Kota Batu. Berubahnya regulasi membuat rencana yang telah disusun itu juga ikut berubah.

“Sekarang ada aturan kalau kerjasama pendapatan tidak perlu berdasarkan Permendagri, tapi langsung lelang. Ya sudah, habis ini saya lelang,” imbuh dia.

Pelalangan akan direncanakan pada akhir tahun ini. Imam menyebut antara November atau Desember 2022. Pada awal tahun 2023, proyek bisa dikerjakan. Imam nampak berat hati karan program harus dimulai dari awal lagi.

“Ya, akan dimulai dari awal lagi. Aturan baru ini keluar pada Juli akhir kalau tidak salah. Kalau dikerjakan tahun ini, tinggal berapa bulan lagi, tidak cukup waktu. Akhir tahun ini diupayakan dilelang, Awal tahun dikerjakan,” ungkapnya.

Dinas Perhubungan akan menyiapkan segala sesuatunya untuk persiapan lelang. Akibat belum bisa terlaksanakannya program parkir elektronik di kawasan Alun-alun Kota Batu tahun ini, pembayaran parkir di lokasi masih bersifat manual.

“Sebetulnya juga bisa membayar melalui aplikasi yang telah kami sosialisasikan. Beberapa laporan juga menunjukan ada warga yang membayar melalui aplikasi,” katanya.

Imam akan menanti hingga regulasi benar-benar telah selesai. Lalu melakukan lelang. Ia tidak akan mengambil risiko melangkah tanpa ada dasar regulasi.

“Jadi, setiap kebijakan harus mengikuti regulasi yang ada, kalau saya melewati regulasi, yang sulit saya. Ya kalau bisa November bisa lelang, tidak apa-apa,” paparnya.

Hingga Agustus 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir telah lebih dari Rp 500 juta. Imam menyebut, pendapatan tersebut lebih tinggi dibanding tahun lalu dalam bulan yang sama. Ia pun optimis hingga akhir tahun ini bisa lebih dari Rp 1 miliyar.

Target PAD dari retribusi parkir pada tahun ini sebanyak Rp 3,5 miliyar setelah disederhanakan dari target awal Rp 8,5 miliyar. Angka itu didapatkan oleh Dishub setelah adanya perhitungan oleh akademisi dan pihak lainnya. Pada 2021, hingga tutup tahun, pendapatan yang diperoleh bererkisar di angka Rp 500 jutaan.

Sejatinya, penerapan parkir elektronik akan diberlakukan di Jalan Munif sebagai titik masuk dan Jalan Sudiro sebagai titik keluar itu. Setelah dipasasng, Dishub Batu meyakini bisa meningkatkan PAD. Imam mengaku, selama ini kesulitan melakukan pengawasan jukir.

Setelah palang pintu parkir terpasang. Pengguna jasa yang masuk akan langsung tercatat secara otomatis. Informasi awal dulu, anggaran pemasangan menelan biaya sekitar Rp 200 juta. (asi)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.