Pedagang Pasar Bakal Somasi Pemkot Batu, Ada Apa?

IMG 20211217 170116 01 compress70
Kuasa hukum pedagang, M.S Alhaidary saat menjelaskan kepada media. (Ft : asi)

BATU HITS, BATU – Pedagang Pasar Besar Batu segera melayangkan somasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Batu pekan depan.

Somasi tersebut dikirim karena pedagang tidak terima bangunan kios miliknya yang berada di unit satu dan dua diklaim menjadi aset Pemkot Batu lalu dilelang melalui KPKNL Malang beberapa waktu lalu, bahkan sudah ada pemenangnya.

Bacaan Lainnya

Kuasa hukum pedagang, M.S Alhaidary menceritakan pada tahun 1997 pasar mengalami kebakaran. Lalu setahun kemudian terjadi krisis moneter. Karena waktu itu Pemerintah Kota Batu masih menjadi kawasan Kabupaten Malang tidak memiliki banyak biaya untuk memperbaiki pasar yang terbakar.

“Akhirnya para pedagang mengajukan surat permohonan ke gubernur agar diberi kemudahan meminjam dana ke Bank Jatim. Permohonan tersebut direstui sehingga pedagang mendapat kucuran dana,” jelas Haidary, Jumat (17/12/2021).

Dari pinjaman dana itulah akhirnya para pedagang membangun kembali kios mereka yang terbakar. Kepemilikannya pun diklaim milik pedagang.

“Namun pada 2021 rencana revitalisasi pasar digaungkan oleh Pemkot Batu. Untuk membangun pasar baru, aset-aset yang saat ini di Pasar Besar Batu tiba-tiba dilelang, dan kios di sana turut dilelang,” ujarnya.

Apalagi sebelum lelang hingga lelang sudah dilakukan tidak melibatkan pedagang. Harusnya pemerintah mau memberikan ganti rugi.

“Tapi meski begitu tidak ada masalah sebenarnya bagi para pedagang, tapi bila diklaim milik pemerintah harusnya para pedagang berhak mengetahui dasar hukumnya,” imbuhnya.

Harapannya dari somasi atau teguran kepada pemerintah tersebut akan ada win-win solutions agar tidak merugikan pedagang. Tujuannya sebelum dilaksanakan pembongkaran ada penjelasan terlebih dahulu. Tapi bila tidak ada tanggapan pihaknya bakal menempuh jalur hukum, baik perdata maupun pidana.

“Informasi dari beberapa klien saya, saat ini masih ada sejumlah pedagang yang masih mengangsur ke Bank Jatim. Para pedagang mengangsur antara Rp 400 ribu hingga Rp 700 ribu per bulan ke Bank Jatim,” ucapnya.

Padahal jika dihitung nilai aset di kedua unit tersebut diperkirakan mencapai kurang lebih Rp 8,5 miliar. Sudut pandang Haidary, meskipun tanah atau lahan yang ada di Pasar Besar Kota Batu milik Pemkot Batu, namun bangunan di atasnya tidak serta-merta milik Pemkot Batu.

“Ada Asas Pemisahan Horizontal (Horizontale Scheiding Beginsel) yang harus dihormati oleh Pemkot Batu. Sekecil apapun hak pedagang di situ harus dilindungi. Ada istilah Horizontale Scheiding, bangunan di atas tanah itu tidak mesti milik Pemkot Batu,” jelasnya.

Keinginannya Pemkot Batu lebih bijak menyikapi persoalan supaya kebijakan yang diambil tidak merugikan pedagang yang menggantungkan harapannya pada kios.

“Sepanjang itu bisa dibicarakan, mari kita bicarakan. Tapi kalau tidak, kami akan menempuh upaya hukum. Pedagang tidak diajak komunikasi sejauh ini. Pedagang merasa membeli dan bisa membuktikannya. Sekecil apapun, itu hak pedagang sebagai pembeli,” katanya lagi.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Batu, Eko Suhartono mengaku belum mengetahui adanya rencana somasi.

“Tidak tahu, soal somasi maaf saya tidak berkomentar,” singkatnya.

Sementara, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), M Chori membeberkan bila pihaknya cuma melaksanakan lelang.

“BKAD cuma lelang saja, kalau aset milik Diskumdag. BKAD menerima barang-barang atau aset dari Diskumdag lalu dilakukan proses lelang,” katanya.

Selain itu dalam pelelangan hanya dilakukan kepada aset milik Pemkot Batu. Sementara barang-barang seperti pintu gulung atau rolling door bisa dibawa oleh para pedagang.

“Kalau somasi saya belum mengetahui,” tukasnya. (asi/j)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.